Tiga Provinsi Amat Menentukan

Ditulis ulang oleh : Rofiq Zainudin
Sumber : Harian Kompas, 21 Nov 2017

JAKARTA, KOMPAS — Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018 di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur amat penting untuk mengamankan Pemilu Legislatif ataupun Pemilu Presiden 2019. Sekitar 48 persen pemilih pada pemilu ada di tiga provinsi itu. Kondisi itu membuat sejumlah partai politik sibuk menyusun strategi untuk memenangi pilkada di ketiga provinsi lumbung suara tersebut. Untuk menyambut pilkada di Jateng, misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang bisa sendirian mengusung calon, karena memiliki 31 dari 100 kursi DPRD Jateng, masih sibuk melakukan penjaringan. Ada lima orang yang mendaftar sebagai calon gubernur ke partai itu. Mereka adalah gubernur petahana Ganjar Pranowo, Bupati Kudus Musthofa, dan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Dua pendaftar lain ialah Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kabupaten Klaten Sunarna dan Kepala Desa Tratemulyo, Kabupaten Kendal, Lestariono Loekito. ”Lewat survei akan terlihat yang elektabilitasnya paling tinggi. Hasil survei akan kami berikan kepada DPP (dewan pimpinan pusat), baru DPP yang memutuskan,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jateng Bambang Kusriyanto, Senin (20/11). Sementara itu, calon gubernur Jateng yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengerucut pada dua nama, yakni Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. ”Hingga hari ini belum ada keputusan siapa yang akan kami usung menjadi cagub. Kami tidak terburu-buru. Rekomendasi kemungkinan keluar Desember dan sepenuhnya dari DPP Gerindra,” kata Sekretaris DPD Gerindra Jateng Sriyanto Saputro. Partai lain saat ini juga masih menimbang calon yang akan diusung dalam Pilkada Jateng Peta lebih jelas terlihat di Jatim. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI-P mengusung pasangan Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Saat ini Saifullah menjabat Wagub Jatim. Azwar Anas adalah Bupati Banyuwangi. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang dikabarkan akan maju dalam Pilkada Jatim sedang bermusyawarah dengan partai pengusungnya untuk menentukan calon wagub yang akan mendampinginya. Disinggung soal deklarasi pasangan calon yang akan dilakukan bulan ini, Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama ini tidak menjawab. ”Saya tidak bilang (deklarasi) bulan ini (November). As soon as possible (secepat mungkin). Tunggu proses musyawarah dengan partai pengusung,” ujar Khofifah. Di Jabar, sejumlah partai sudah menyatakan mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, termasuk Partai Golkar. Namun, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, partainya membuka peluang evaluasi rekomendasi pencalonan pilkada di sejumlah daerah. ”Politik itu semuanya bisa berubah,” katanya lagi.

Kaitan

Pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, Panji Anugrah Permana, menuturkan, kaitan penting antara pilkada dan pemilu legislatif bukan kali ini saja terjadi. Pada Pilkada Jatim 2008, saat itu ada kepentingan Partai Demokrat untuk merebut suara pada Pemilu Legislatif 2009, berhadapan dengan dua partai yang berbasis kuat di Jatim, PDI-P dan PKB. Di Pilkada Jatim 2018, Panji menilai nuansa persaingan mengamankan suara pemilihan legislatif kembali terasa. Ini salah satunya terlihat dari sikap Partai Demokrat yang mengusung Khofifah, lalu berhadapan dengan PDI-P dan PKB yang mengusung Saifullah Yusuf. Di Jateng, kata Panji, posisi PDI-P sebagai partai utama yang mengusung Presiden Joko Widodo tahun 2014 relatif mapan. Sementara di Jabar, nuansa yang kuat adalah pertarungan untuk memperkuat basis massa terkait Pemilihan Presiden 2019. Namun, dia mengingatkan, basis pemilihan legislatif dan pilkada belum tentu beririsan langsung dengan pemilihan presiden. Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mada Sukmajati menuturkan, belum bisa dipastikan apakah partai yang bisa memenangi suara terbanyak di Jateng, Jabar, dan Jatim juga akan bisa memenangi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Menurut dia, dimensi keserentakan pemilu yang membuat hal itu sukar diprediksi. ”Tentu ada dampaknya, tetapi apakah signifikan atau tidak akan tergantung sejauh mana gubernur terpilih atau kepala daerah itu melakukan mobilisasi untuk pilpres maupun untuk partai dan calon pada pileg,” katanya.

 

Write a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *